Atasi Defisit, IDI Sarankan Manfaat untuk Pasien BPJS ‘Disesuaikan’



Jakarta – Penyebab besarnya defisit BPJS Kesehatan disebut-sebut karena adanya ketimpangan antara pelayanan yang diberikan dengan dana yang diterima. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr Daeng M Faqih, menyarankan agar BPJS Kesehatan menyesuaikan manfaat yang diterima peserta.

“Itulah yang disebut penyesuaian dan pengaturan manfaat. Di kita ini kan dari A-Z ditanggung semua. Di negara lain tidak ada yang seperti itu yang ditanggung hanya pelayanan esensial,” kata dr Daeng saat dijumpai di Kantor PB IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

Penyesuaian manfaat yang dimaksud yakni soal jenis pelayanan kesehatan apa yang harus dikerjakan, ditanggung secara penuh atau hanya sebagian. Untuk jenis pelayanan yang akan mendapat penyesuaian, sampai saat ini masih tahap perencanaan oleh pihak terkait.


“Untuk tindakan belum bisa bilang sekarang karena masih didiskusikan,” sebutnya.

Penyesuaian manfaat ini juga dinilai akan berdampak besar pada pendanaan BPJS Kesehatan. Strategi agar JKN bisa berjalan bagus dan memberikan kualitas yang bagus menurut dr Daeng dengan mengatur jenis pelayanan dan pengeluaran tapi tidak mengurangi kualitas.

“Standar jangan diubah. Contohnya rehabilitasi medis misalnya harus 8 kali. Kalau BPJS mampunya 6 kali ya 6 kali tapi jangan ubah standar,” jelasnya.

“2 kalinya mana? Iur biaya. Standarnya sama tetap, tapi nanti strateginya mau pakai apa,” pungkasnya.

Simak Video “Komitmen Ikatan Dokter Indonesia di HUT ke-69
[Gambas:Video 20detik]
(kna/up)

Tinggalkan komentar